Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta telah distribusikan masker kain kepada masyarakat sebanyak 140.700 buah melalui Kecamatan dan diteruskan pembagiannya ke setiap RT.

Pendamping Penanggulangan Bencana (PB), BPBD Kota Yogyakarta, Suyatman mengatakan belum semua masker bantuan dari pemerintah kota Yogyakarta dibagikan kepada masyarakat.

"Sebanyak 140.700 masker itu dibagikan ke 7 kecamatan di Yogyakarta yaitu Tegalrejo, Umbulharjo, Gondokusuman, Kotagede, Gedongtengen, Tegalrejo, Danurejan," ucapnya, Rabu (13/5/2020).

Ia mengatakan pembagian masker tetap akan dilakukan ke 7 Kecamatan lain yang belum mendapatkan bantuan masker kain dari pemerintah Kota Yogyakarta, sebanyak 103.00 masker kain.

"Tadi pagi dilakukan pembagian ke Kecamatan Ngampilan," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Yogya, Hari Wahyudi mengatakan pihak BPBD tidak melakukan distribusi Alat Pelindung Diri (APD), tugas BPBD hanya mencatat bantuan yang didapatkan.

"Bantuan tadi kebanyakan langsung diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, kami BPBD hanya mencatat saja, jadi OPD setelah mendapatkan bantuan lalu OPD tersebut melaporkan ke kami," jelasnya.

Ia mengatakan hingga saat ini sudah banyak OPD yang mendapatkan bantuan APD dari pihak ketiga, namun data yang masuk ke BPBD belum secara keseluruhan.

"Sudah banyak yang masuk tetapi memang belum semuanya melaporkan kepada kami," imbuhnya.

Saat ini di BPBD Kota Yogyakarta terdapat ratusan APD mulai dari pakaian hazmat, pelindung muka, sarung tangan, dan juga pelindung badan. Namun ratusan bantuan tersebut nantinya kemungkinan besar akan digunakan oleh pihak BPBD.

"Kemungkinan akan kita gunakan, misalnya saja digunakan untuk saat menguburkan pasien covid 19," katanya.

Bantuan APD yang saat ini masih dimiliki BPBD belum dibagikan kepada OPD yang membutuhkan lantaran pihaknya belum mengetahui apakah APD yang didapat sudah sesuai dengan standar kesehatan atau belum.

"Misalnya dibagikan (bantuan APD) kepada tenaga kesehatan, kita belum berani karena kami belum mengetahui apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum," katanya. (Wsp)