Wakil Walikota Yogyakarta Hadiri Rapat Koordinasi Dengan Gugus Tugas Covid 19 Nasional

Wakil Walikota Yogyakarta Hadiri Rapat Koordinasi Dengan Gugus Tugas Covid 19 Nasional

Wakil Walikota Yogyakarta, hadiri rapat koordinasi dengan gugus tugas covid 19 secara video conference. Dalam rapat koordinasi dengan gugus tugas covid membahas beberapa topik seperti jaring pengaman sosial (JPS) dan juga refocusing APBD.

Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian memperingatkan daerah yang masih menganggarkan minim untuk penanggulangan pandemi covid 19, karena saat ini covid 19 telah menyebar ke 34 provinsi.

"Kepada daerah-daerah yang masih menganggarkan anggaran untuk penanggulangan covid 19 masih tergolong minim mohon segera melakukan refocusing dan untuk memperbesar anggaran penanggulangan covid 19," katanya, Jumat (17/4/2020).

Lanjutnya, ada beberapa poin penting dalam penanggulangan covid 19 pertama adalah dalam bidang kesehatan, dan juga pengananan dampak covid 19 dari segi ekonomi.

"Daerah tertinggi untuk anggaran penanganan dari segi kesehatan seperti di DKI, lalu Jawa Barat, Banten, sedangkan untuk anggaran yang tergolong tinggi dalam penanganan covid 19 dari segi ekonomi seperti di Makassar, Batam," ungkapnya.

Menurutnya saat ini masih banyak daerah yang menganggarkan untuk keperluan penanggulangan covid di angka nol persen dari APBD. "Masih banyak daerah yang mengganggarkan nol sekian persen dari APBD," ucapnya.

Menurutnya refocusing APBD bertujuan untuk untuk penanganan kesehatan, stimulus dampak ekonomi, dan Jaring Pengaman Sosial.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan dalam keadaan pandemi covid 19 kali ini perekonomian dunia mengalami defisit yang cukup signifikan dan akan berdampak kepada Indonesia.

"Dampak dari covid ini akan mempengaruhi pada tingkat angka kemiskinan lalu juga akan mempengaruhi angka pengangguran di Indonesia. Karena terpengaruh menurunnya investasi, impor, maupun ekspor," katanya.

Lanjutnya, pemerintah saat ini telah mengeluarkan Perpu 1/2020 ditujukan untuk mampu merespon kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi. "Kita tambah anggaran kesehatan hingga Rp 75 triliun, untuk stimulus rumah sakit, rapid test, bpjs, dan insentif untuk dokter," pungkasnya. (Wsp)