Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta mengonsentrasikan penurunan mobilitas di permukiman selama pemberlakukan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021. Untuk itu Satgas Covid-19 di tingkat kelurahan dan posko setempat diminta melakukan pembatasan akses jalan kampung di wilayah zona oranye dan merah atau pertumbuhan kasus tinggi.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan secara umum aturan PPKM Level 4 tidak ada yang berbeda dengan aturan yang sudah diatur sebelumnya. Apalagi Kota Yogyakarta sebagai wilayah aglomerasi sehingga kebijakan umum antar kabupaten dan DIY tidak mungkin melampaui aturan di atasnya.

“Hanya saja kami konsentrasikan menurunkan mobilitas di permukiman dan cara penanganan kasus Covid-19 yang ringan atau tanpa gejala,” kata Heroe, Rabu (4/8/2021).

Pihaknya menegaskan selama PPKM sudah dilakukan upaya pembatasan mobilitas dengan penyekatan jalan- jalan umum dan akses keluar masuk di tempat umum. Hasil pembatasan itu bisa menurunkan mobilitas mencapai 50-60 persen. Namun dilihat di tingkat pemukiman penurunan sebesar 19 persen sehingga dinilainya masih signifikan untuk terjadi penularan Covid-19.

“Kami tetap menutup jalan- jalan utama di jalan raya dan pembatasan akses. Misalnya Malioboro pembatasan akses dari pagi sampai sore dan penutupan akses dari sore sampai pagi. Kami juga melakukan pembatasan akses di permukiman yang masuk kategori oranye, merah dan ada pertumbuhan kasus atau mobilitas tinggi,” terang Wakil Walikota Yogyakarta itu.

Heroe menyebut saat ini ada 235 RT di Kota Yogyakarta yang melakukan penyekatan akses jalan keluar masuk di wilayah. Satgas Covid-19 Kelurahan dan Posko setempat melakukan penyekatan jalan atau gang di kampung untuk membatasi mobilitas warga, sehingga penularan di pemukiman bisa ditekan semaksimal mungkin. Dicontohkan saat ada pertumbuhan kasus dan ada kontak erat maka Posko dan Satgas Kelurahan langsung membuat penyekatan akses keluar masuk di wilayah tersebut.

“Kami berharap dengan menggeser pembatasan mobilitas di perkampungan, maka penurunan kasus baru bisa ditekan lebih cepat. Dengan mengubah strategi mengendalikan wilayah hulu yaitu pusat- pusat aktivitas yang potensi terjadi penyebarana maka wilayah hilir yaitu rumah sakit, shelter obat dan lainnya tidak kewalahan,” jelas Heroe.

Menurutnya kecenderungan kasus penularan Covid-19 yang terjadi, adalah melalui kontak erat di rumah dan perkantoran. Dengan varian baru Delta ini, lanjutnya, setiap kasus anggota keluarga, sebagian besar pasti terjadi penularan di rumah atau dalam satu ruangan kantor. Oleh karena itu, penanganan difokuskan kepada  penyekatan dan pemisahan secepatnya kasus di pemukiman.

“Posko dan Satgas Kelurahan dan Kemantren fokus bagaimana setiap kasus baru secepatnya ditangani secara terintegrasi. Secepatnya dilakukan isolasi, baik di shelter kota maupun shelter wilayah sehingga yang negatif, tidak tertular dari satu rumah atau satu ruangan,” tambahnya.

Selain itu memantau warga positif Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri secara intensif. Heroe menuturkan pemantauan warga isolasi mandiri selama ini dilakukan oleh petugas puskesmas terkait keluhan yang dialami melalui pesan whatsapps. Termasuk melakukan gerakan “Sapa Aruh” melalui PKK wilayah setempat dari tingkat kelurahan sampai PKK RT/RW.

“Tim “Sapa Aruh” dari PKK, surveilans dan puskesmas proaktif selalu monitoring perkembangan kasus. Kami intensifkan bagi warga yang isolasi mandiri mendapat multivitamin atau obat dan makanan setiap hari dua kali,” pungkas Heroe. (Tri)

Keterangan foto : Penyekatan akses sebagian ruas jalan umum di Kota Yogya untuk mengurangi mobilitas warga.